POKOK-POKOK PENGATURAN UNDANG-UNDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH


Pada hari ini tanggal 18 Agustus 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-undang, sebagai
pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000. Pengesahan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU
PDRD) ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena
terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali
hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-undang yang baru ini mulai
berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.
UU PDRD ini mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan
retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan
penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.
3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah
dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah.
Ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang
dipergunakan dalam penyusunan UU ini, yaitu:
1. Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak
terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional.
2. Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan
dalam Undang-undang (Closed-List).
3. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam
batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam Undang-undang.
4. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum
dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintahan daerah.
5. Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara
preventif dan korektif. Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan
retribusi harus mendapat persetujuan Pemerintah sebelum ditetapkan menjadi
Perda. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi.
Materi yang diatur dalam UU PDRD yang disahkan hari ini adalah sebagai
berikut:
1. Penambahan jenis pajak daerah
Terdapat penambahan 4 jenis pajak daerah, yaitu 1 jenis pajak provinsi dan 3 jenis
pajak kabupaten/kota. Dengan tambahan tersebut, secara keseluruhan terdapat 16
jenis pajak daerah, yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota.
Jenis pajak provinsi yang baru adalah Pajak Rokok, sedangkan 3 jenis pajak
kabupaten/kota yang baru adalah PBB Perdesaan dan Perkotaan, BPHTB, dan
Pajak Sarang Burung Walet. Sebagai catatan, untuk kabupaten/kota ada
penambahan 1 jenis pajak yaitu Pajak Air Tanah yang sebelumnya merupakan
pajak provinsi.
a. Pajak Rokok
Pajak Rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hasil
penerimaan Pajak Rokok tersebut sebesar 70% dibagihasilkan kepada
kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Walaupun pajak ini merupakan
jenis pajak baru, namun diperkirakan pengenaan Pajak Rokok tidak terlalu
membebani masyarakat karena rokok bukan merupakan barang kebutuhan
pokok dan bahkan pada tingkat tertentu konsumsinya perlu dikendalikan. Di
pihak lain, pengenaan pajak ini tidak terlalu berdampak pada industri rokok
karena beban Pajak Rokok akan disesuaikan dengan kebijakan strategis di
bidang cukai nasional dan besarannya disesuaikan dengan daya pikul industri
rokok mengikuti natural growth (pertumbuhan alamiah) dari industri tersebut.
Selain itu, penerimaan Pajak Rokok dialokasikan minimal 50% untuk mendanai
pelayanan kesehatan (pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai
bagi perokok (smoking area), kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya
merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok) serta
penegakan hukum (pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan
aturan mengenai larangan merokok).
b. PBB Perdesaan dan Perkotaan
Selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya
diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah, khusus PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan
menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikannya PBB
Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak
ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD).
c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Selama ini BPHTB merupakan pajak pusat, namun seluruh hasilnya diserahkan
kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah, BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah. Penetapan BPHTB sebagai
pajak daerah akan meningkatkan PAD.
d. Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak daerah baru, yang dapat
dipungut oleh daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis dari keberadaan dan
perkembangan sarang burung walet di wilayahnya. Bagi daerah yang memiliki
potensi sarang burung walet yang besar akan dapat meningkatkan PAD.
2. Penambahan Jenis Retribusi Daerah
Terdapat penambahan 4 jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Tera/ Tera Ulang,
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan,
dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Dengan penambahan ini, secara keseluruhan
terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke
dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan
retribusi perizinan tertentu.
a. Retribusi Tera/Tera Ulang
Pengenaan Retribusi Tera/Tera Ulang dimaksudkan untuk membiayai fungsi
pengendalian terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan
perlengkapannya oleh masyarakat. Dengan pengendalian tersebut, alat ukur,
takar, dan timbang akan berfungsi dengan baik, sehingga penggunaannya tidak
merugikan masyarakat.
b. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Pengenaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditujukan untuk
meningkatkan pelayanan dan pengendalian daerah terhadap pembangunan dan
pemeliharaan menara telekomunikasi. Dengan pengendalian ini, keberadaan
menara telekomunikasi akan memenuhi aspek tata ruang, keamanan dan
keselamatan, keindahan dan sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha.
Untuk menjamin agar pungutan daerah tidak berlebihan, tarif retribusi
pengendalian menara telekomunikasi dirumuskan sedemikian rupa sehingga
tidak melampaui 2% dari Nilai Jual Objek Pajak PBB menara telekomunikasi.
c. Retribusi Pelayanan Pendidikan
Pengenaan retribusi pelayanan pendidikan dimaksudkan agar pelayanan
pendidikan, di luar pendidikan dasar dan menengah, seperti pendidikan dan
pelatihan untuk keahlian khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah
dapat dikenakan pungutan dan hasilnya digunakan untuk membiayai
kesinambungan dan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dimaksud.
d. Retribusi Izin Usaha Perikanan
Pengenaan Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak akan memberikan beban
tambahan bagi masyarakat, karena selama ini jenis retribusi tersebut telah
dipungut oleh sejumlah daerah sesuai dengan kewenangannya. Sebagaimana
halnya dengan jenis retribusi lainnya, pemungutan Retribusi Izin Usaha
Perikanan dimaksudkan agar pelayanan dan pengendalian kegiatan di bidang
perikanan dapat terlaksana secara terus menerus dengan kualitas yang lebih
baik.
3. Perluasan Basis Pajak Daerah
Perluasan basis pajak daerah, antara lain adalah:
a. PKB dan BBNKB, termasuk kendaraan pemerintah
b. Pajak Hotel, mencakup seluruh persewaan di hotel, dan
c. Pajak Restoran, termasuk katering/jasa boga.
4. Perluasan Basis Retribusi Daerah
Perluasan basis retribusi daerah dilakukan dengan mengoptimalkan pengenaan
Retribusi Izin Gangguan, sehingga mencakup berbagai retribusi yang berkaitan
dengan lingkungan yang selama ini telah dipungut, seperti Retribusi Izin
Pembuangan Limbah Cair, Retribusi AMDAL, serta Retribusi Pemeriksaan
Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
5. Kenaikan Tarif Maksimum Pajak Daerah
Untuk memberi ruang gerak bagi daerah mengatur sistem perpajakannya dalam
rangka peningkatan pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan, penghematan
energi, dan pelestarian/perbaikan lingkungan, tarif maksimum beberapa jenis pajak
daerah dinaikkan, antara lain:
a. Tarif maksimum Pajak Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10%.
Khusus untuk kendaraan pribadi dapat diterapkan tarif progresif.
b. Tarif maksimum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 10%
menjadi 20%.
c. Tarif maksimum Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 5%
menjadi 10%. Khusus untuk kendaraan angkutan umum, tarif dapat ditetapkan
lebih rendah.
d. Tarif maksimum Pajak Parkir, dinaikkan dari 20% menjadi 30%.
e. Tarif maksimum Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (sebelumnya Pajak
Pengambilan Bahan Galian Golongan C), dinaikkan dari 20% menjadi 25%.
6. Bagi Hasil Pajak Provinsi
Dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kemampuan keuangan
kabupaten/kota dalam membiayai fungsi pelayanan kepada masyarakat, pajak
provinsi dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dengan proporsi sebagai berikut:
No. Jenis Pajak Provinsi Kab/Kota
1 Pajak Kendaraan Bermotor 70% 30%
2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 70% 30%
3 Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor 30% 70%
4 Pajak Air Permukaan 50% 50%
5 Pajak Rokok 30% 70%
7. Earmarking
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan
sekaligus menciptakan good governance dan clean government, penerimaan
beberapa jenis pajak daerah wajib dialokasikan (di-earmark) untuk mendanai
pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh
pembayar pajak dan seluruh masyarakat. Pengaturan earmarking tersebut adalah:
a. 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor wajib dialokasikan untuk
pemeliharaan dan pembangunan jalan, serta peningkatan sarana transportasi
umum.
b. 50% dari penerimaan pajak rokok dialokasikan untuk mendanai pelayanan
kesehatan dan penegakan hukum.
c. Sebagian penerimaan pajak penerangan jalan digunakan untuk penyediaan
penerangan jalan.
Dengan penetapan UU PDRD ini, diharapkan struktur APBD menjadi lebih baik,
iklim investasi di daerah menjadi lebih kondusif karena Perda-Perda pungutan daerah
yang membebani masyarakat secara berlebihan dapat dihindari, serta memberikan
kepastian hukum bagi semua pihak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: